Wali Kota Pontianak lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pontianak –Bertempat di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026), Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dalam pelantikan tersebut Syamsul Akbar dengan Jabatan sebelumnya selaku Sekretaris Baperida Kota Pontianak resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak. Selanjutnya M. Akif yang dulunya menjabat sebagai Camat Pontianak Timur dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak. Selain itu turut dilantik 3 pejabat lainnya, yakni Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari yang dulunya menjabat sebagai Sekretaris Bapenda dilantik sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak.
Dalam amanatnya Wali Kota menjelaskan bahwa mereka yang dilantik merupakan hasil dari open bidding yang digelar sejak tiga bulan yang lalu. Dan meminta mereka untuk segera beradaptasi dan berinovasi guna menjawab tantangan pembangunan.
“Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik dan transformasi digital pemerintahan untuk itu harus mampu memperkuat fungsi komunikasi pemerintah yang informatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat’ ujar Wali Kota
Wali Kota juga meminta Diskominfo untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik, memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tersampaikan dengan baik, benar, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Syamsul Akbar diminta untuk membangun kolaborasi yang solid dengan seluruh perangkat daerah, media massa, dan masyarakat.
Wali Kota berharap Diskominfo mampu menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan modern
Masih dalam kesempatan yang sama Wali Kota berpesan kepada M. Akif selaku Kepala Dinas Sosial, untuk dapat menangani permasalahan perbaruan data masyarakat miskin, permasalahan layanan sosial seperti gepeng (gelandangan dan pengemis), serta responsif terhadap isu-isu sosial di masyarakat
Kepada Mahardika Sari selaku Kepala BKAD Kota Pontianak Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Wali Kota berpesan agar penanganan aset daerah dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota meminta BKAD untuk melakukan pendataan, penatausahaan, dan pengamanan aset daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga seluruh aset milik Pemerintah Kota Pontianak tercatat dengan baik, memiliki legalitas yang jelas, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan aset, baik yang berkaitan dengan status kepemilikan, pemanfaatan oleh pihak ketiga, maupun aset yang belum bersertifikat.
Selain itu, Mahardika Sari diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Optimalisasi pemanfaatan aset juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang baru dilantik, Irwan Prayitno, Wali Kota berpesan agar memperkuat program-program yang berorientasi pada ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan di Kota Pontianak.
Dalam amanatnya, Wali Kota menyoroti potensi besar Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan secara rinci untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mendorong dinas terkait tidak berpikir normatif atau terbatas anggaran, melainkan aktif berinovasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dinas diminta aktif memantau distribusi dan ketersediaan bahan pangan strategis, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota, seperti untuk tanaman pangan, dinilai bisa menjadi contoh edukasi sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal,”ujar Wali Kota
“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.
(TPWBKPSDM)